Sidang Gugatàn Perdata Terkait PT Agra Paripurna Dan Paguyupan Masayarakat Bersatu Semakin Memanas

Suràbaya.warnakota.com

Sidang gugatan perdata àntara pengugat dari Paguyupan Masyarakat Bersatu dengan Tergugat PT Agra Paripurna kembali di gelar di R Candra Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam sidang masing masing tergugat  1.2.3.4 dan turut tergugat  Usai sudah masing masing  memberikan  jawaban dari  tergugat 1 PT Agra Paripurna. tergugat 2 Pemkot. tergugat 3 Lurah Kedurus .tergugat 4 Lkmk dan turut tergugat Awan Megah Mendung.

Walaupun dalam persidàngan Kuasa Hukum dari Pengugat agar dari jawaban masing masing minta sendiri sendiri tidak mau di gabungakan.

Akhirbya di jawab oleh kuasa hukum Tergugat 1 ,yah pastilah karena masing masing sudah punya kuasa hukum sendiri sendiri. Setelah  jawaban  dari masing masing tergugat terkumpul di persidangàbn akhirnya sidang di tunda minggu depan.

Usai sidang  ketika di tanya oleh wartawan .melalui kuasa hukumnya Naning SH.menjelaskan  Bahwa merasa keberatan dengan adànya  berdirinya bangunan tersebut .itu kan tanah tanah saya (PT Agra Paripurna) sendiri ,saya kan magari tanah tanah saya sendiri .kalau dia kan mendirikan  bangunan  lapak apa ada ijinnya  dari saya (PT Agra Paripurnah)  terkait pelepasan dari  kas desa (tànah ganjaran )sesuai dengan prosedur itu saja.jelas Naning kepada wartawan.

Beda dengan Fajar SH selaku kuasa hukum Penkot.menjelaskan.sesuai dengan prosedur  terkait oelepasan .untuk lainnya kita lihat di persidangan saja.jelas fajar kepada wartawan.

Menurut   Nonot  Mantan Anggota Reforma Agraria Nasional ini  menilai proses pelepasan tanah BTKD di kedurus seluas 16,4 hektar sarat dengan dugaan korupsi, penggelapan, penipuan dan pemalsuan surat. Menurutnya, dalam kasus tersebut bisa disebut Concursus Realis, yakni melanggar beberapa norma pidana.

“Terkooptasinya tanah ganjaran, sehingga hak masyarakat hilang,” tegasnya.

Ia menerangkan, untuk menuntaskan masalah tersebut memang agak rumit, karena sudah terkooptasi dengan pihak developer atau pengembang. Di sisi lain, di lokasi tersebut saat ini juga sudah menjadi hunian masyarakat. Untuk itu, kepentingan penghuni atau masyarakat juga harus dipertimbangkan.

“Mestinya dikompensasi dalam bentul nominal, kalau tidak penghuni yang telanjur beli rumah disitu kan susah,” katanya.

Berdasarkan riwayatnya, tanah BTKD seluas 16,4 hektar yang dipersoalkan LSM AMAK dalam proses pelepasannya saat ini dikuasai oleh tiga orang, masing-masing atas nama SA, A dan J. Tanah tersebut saat ini yang sebagian dimiliki PT AG masih berupa sawah produktif.

Seperti diberitakan sebelumnya hilangnya aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang berasal dari tanah bondo deso atau bekas tanah kas desa (BTKD) di kedurus, kecamatan karang pilang surabaya tak hanya berupa waduk seluas 76.000 M2 namun juga tanah seluas 16.4 hektare.

Di duga hilangnya aset berupa Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) itu adanya kerakusan dari segelintir oknum yang ingin menguasai. Caranya dengan merekayasa tanda tangan.

Aksi nekat yang diduga dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK) setempat itu  dikarenakan adanya iming-iming yang cukup menggiurkan dari sebuah perusahaan swasta yakni PT AG

Tak hanya oknum LKMK serta PT AG yang terlibat memuluskan mencaplok BTKD itu, disinyalir juga adanya kerja sama dengan pihak Rukun Warga (RW) setempat serta warga yang mengatasnamakan sebagai tokoh masyarakat setempat.

Kuatnya dugaan ini sebab, saat pengukuran BTKD itu, yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2015 tersebut tak berlandaskan hukum alias cacat hukum.

Menurut Samsul Hidayat selaku koordinator petugas ukur BPN Surabaya membantah keras bila prosedur kepemilikan tanah yang disengketakan itu tidak sesuai aturan. Menurutnya langkah yang dilakukannya itu sesuai dengan prosedur yakni dengan berdasar adanya bukti surat pernyataan persetujuan pengukuran tanah yang dibuat oleh Ketua LKMK Kedurus, Sutiyoso dan didukung 7 orang, ditambah lagi dengan Ketua RW 01 hingga RW 09 diantaranya Totok, Adi Effendi, M.Rifai, Prapto, Sumarsono, Thamrin dan Hary Suhargo serta tiga tokoh masyarakat antara lain, Landry Soebyantoro, Surya dan Rahmad.

”Justru surat itu dibuat dihadapan warga, setelah mendapat persetujuan dari yang bertanda tangan tersebut diatas, lalu BPN melakukan pengukuran silahkan saudara konfirmasi dengan mereka yang bertanda tangan di atas, insyaallah BPN akan kooperatif dengan Ombusmen,” tantangnya.

Namun keterangan Samsul Hidayat ini bertolak belakang dengan pernyataan Suryono yang mengklaim selaku tokoh masyarakat Kedurus. Kata Suryono tiga nama yang tercantum sebagai tokoh masyarakat dalam surat tersebut hanyalah ‘abal-abal’ alias palsu.

”Tiga orang tersebut bukanlah tokoh masyarakat, mereka adalah, anggota LKMK yang menjabat sekertaris, wakil dan anggota, itu hanyalah rekayasa Sutiyoso untuk menguasai tanah BTKD tersebut agar menjadi milik PT Agra,”tegasnya.

Suryono menjelaskan, sejak tahun 1999 silam, dirinya bersama 6 orang tokoh masyarakat diantaranya, Suyud, Kasimo, Suwoto, Rohmadi dan Syamsi selalu mempertahankan mati-matian tanah BTKD itu hingga ke BPN Pusat, DPR RI, sampai ke Mahkamah Agung.

“Seharusnya tanah yang diukur kemarin itu milik PT Agra Paripurna, bukan tanah BTKD  karena, sesuai dengan surat pemberitahuan pengukuran batas tanah dari BPN, Nomor:3983/200-35.78/XII/2015, yang mejelaskan bukan tanah BTKD,  kita masih berpegang pada surat rekomendasi dari Pansus DPRD Tahun 2002, yang menyatakan bahwa, pelepasan aset tanah BTKD tersebut, cacat hukum dan penuh rekayasa,” tandasnya.

Dari perkara ini akhirnya pihak dari pemilik lapak atau Masyarakat Bersatu mengajuhkan gugatan Perdata  nomer  974/Pdt.G /2017 / PN.Sby.terkait Perusahaan Perseroan Terbatas (PT )Agra Paripurna  yang digugat oleh para pemilik lapak di kelurahan Kedurus, Surabaya.Dalam gugatan   pemilik lapak itu menggugat miliran rupiah lantaran lapaknya dirusak dan meminta agar tanah yang diklaim milik PT Agra Paripurna tersebut dikembalikan ke warga karena dianggap Tanah Kas Desa (TKD).

Sesuai berkas  Perkara  NOMOR 974/PDT.G/2017/PN SBY, Suharsono selaku pihak pengugat meminta hakim mebgabulkan gugatan secara keseluruhan  menyatahkan tergugat   I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat  dan menghukum Tergugat  I, II, III, IV dan turut tergugat untuk  menerima dan mengabulkan gugatan  Penggugat  keseluruhanya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo No. 113-115 Surabaya, dan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil berupa penggantian bangunan lapak senilai Rp. 7.500.000.000, ganti rugi  Imateriil senilai Rp. 15.000.000.000, *rhy

Sumber : http://warnakota.com/sidang-gugatan-perdata-terkait-pt-agra-paripurna-dan-paguyupan-masayarakat-bersatu-semakin-memanas/